<p> Sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor : 27/03/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung. Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung menggelar rapat tentang pembahsan program kerja tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2019 di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Badung  . Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Kelompok Kerja Bidang Pencegahan Iptu I Gusti Putu Suarjaya, SH didampingi oleh Wakil Ketua Kelompok Kerja Bidang Yustisia I Gusti Ngurah Wirayoga, SH dan Ka.Sub.Bag. Administrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Badung selaku anggota bidang keuangan Ir.Anak Agung Ratih Giriantari, MAP. dan dihadiri oleh anggota Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung . Rapat tersebut membahas tiga pokok permasalahan yaitu : permasalahan anggaran, pungutan yang dilakukan oleh Desa Adat dan Sosialisasi yang akan dilaksanakan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan masyarakat. Rapat ini mempunyai tujuan untuk menyamakan persepsi diantara anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung. Dalam kesempatan ini wakil Ketua Bidang Pencegahan mengungkapkan bahwa untuk pembahasan masalah pungutan yang dilakukan oleh Desa  Adat sesuai dengan sumber perekonomian yang ada di Desa Adat dan sesuai dresta yang berlaku di Desa Adat perlu mengundang Majelis Desa Pekraman Kabupaten Badung guna menyamakan persepsi terkait dengan hal tersebut. Yang terpenting adalah pungutan yang akan dilaksanakan oleh Desa Adat harus mengacu pada kajian hukum, dilakukan secara transparan untuk kepentingan masyarakat adat serta turunannya diatur melalui perarem Desa Adat. Selanjutnya Ka.Sub.Bag Administrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Badung selaku anggota bidang keuangan pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung menyampaikan tentang agenda rapat antara lain masalah anggaran dan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya di Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan publik.</p>