Badung Gelar Bimbingan Teknis Aplikasi e- Filling LHKPN

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Inspektorat Kabupaten Badung mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) e – FillingLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Bupati Badung diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SHdi ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintah Kabupaten Badung pada hari Selasa 12 Maret 2019 denganNarasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Listyo Rini Ekaningtyas Spesialis Muda LHKPN.Sosialisasi ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor. Dalam kesempatan ini Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, S.Sos,M.Si Melaporkan tingkat kepatuhan wajib lapor dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu di tahun 2016:97,56% dari jumah wajib lapor sebanyak 134 wajib lapor, tahun 2017: 100% dari jumlah wajib lapor sebanyak 1008 wajib lapor. Tahun 2018 jumlah wajib lapor sebanyak 988 wajib lapor, terjadi penurunan sebanyak 20 orang dari tahun sebelumnya karena wajib lapor sudah memasuki usia pesiun. Harapan kita pelaporan di tahun 2019 juga dapat mencapai 100%, untuk mempertahankan penghargaan sebagai instansi dengan penerapan LHKPN terbaik Tahun 2018. Adapun maksud dilaksanakan Bimtek untuk memberikan pemahaman tentang pengisian Aplikasi e- filling LHKPN dan tujuanya adalah meningkatkan kesadaran penyelenggara negara sebagai wajib lapor untuk segera melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki sebagai salah satu unsur penilaian kemajuan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Badung menyampaikan bahwa LHKPN adalah sebagai instrumen pencegahan korupsi di Kabupaten Badung,untuk itu maka seluruh pejabat diKabupaten Badung diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaanya kepada Komisi PemberantasanKorupsi sebagai suatu bentuk transparansi dan akuntabilitassebagai penyelenggaa negara.