Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos membuka acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Pemberantasan Korupsi Triwulan I Tahun 2021 di Kabupaten Badung Rabu, 29 April 2021 di Ruang Rapat Kriya Gosana Pusat Pemerintah Kabupaten Badung “Mangu Praja Mandala”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wakil Bupati Badung Drs. Ketut Suiasa, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengampu Area Intervensi Korsupgah MCP KPK. Dalam kesempatan tersebut Bupati Badung menyampaikan merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Badung atas kehadiran dan perhatian KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung juga berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi seiring dengan pendampingan yang selalu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perbaikan – perbaikan sistem sebagai upaya meminimalisir peluang-peluang tindakan korupsi, Bupati Badung juga menegaskan mari jadikan kehadiran ini moment monitoring dan evaluasi dari

Tim Satgas KPK ini sebagai sarana pembelajaran dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Badung. Saya berharap kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik, dan menjadi sarana diskusi kita dengan Tim Satgas KPK dalam memenuhi indicator MCP. Selanjutnya Inspektur Kabupaten Badung menyampaikan laporan bahwa Kabupaten Badung telah secara aktif melaporkan pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi JAGA.ID. Bahkan untuk tahun yang lalu Kabupaten Badung tampil dengan capaian terbaik diantara Pemerintah Kabupaten Kota Se-Bali. Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Badung adalah peringkat IV yang mana pernah memimpin pada 2 Triwulan. Dengan Capaian untuk masing-masing area perubahansebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD (96,8%)
2. Pengadaan Barang dan Jasa (93,2%)
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100%)
4. APIP (93,9%)
5. Manajemen ASN (90%)
6. Optimalisasi Pajak Daerah (51,3%)
7. Manajemen Aset Daerah (93,7%)
8. Tata Kelola Dana Desa (100%).

Pada MCP 2021 ini masih terdapat 8 Area Intervensi yang sama, namun dengan pengembangan Indikator yang secara keseluruhan melibatkan 11 Perangkat Daerah yaitu :

1. Inspektorat
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11. Bagian Pembagnunan.
12. Bagian Organisasi

Sampai dengan Triwulan I ini, Perangkat Daerah tersebut telah secara aktif mempersiapkan pemenuhan komponen-komponen dalam MCP 2021. Sugeng Subakti selaku ketua Tim      menyampiakan salah satu program pencegahan adalah perbaikan terhadap layanan  masyarakat melalui DPMPTSP dan masalah perijinan kita lakukan perbaikan tata kelolanya sehingga masyarakat merasakan kesederhanaan kemudahan dan kenyamanan dalam mengajukan pelayanan kepada pemerintah Kabupaten Badung.