<p style="text-align: justify;">Inspektorat Kabupaten Badung mengadakan Entry Metting Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, S.sos,M.Si didampingi oleh Tim SI CANTIK dari BPKAD Kabupaten Badung Sistem Catatan Atas Laporan Keuangan Terintegrasi Kabupaten Badung, dan di hadiri  seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung pada hari Senin 19 Januari 2025 diruang Rapat Inspektorat Kabupaten Badung. <br /> Entry Metting merupakan tahap awal yang menandai pemeriksaan oleh auditor eksternal (BPK RI) atau pembina internal (Inspektorat Daerah) terhadap pengelolaan keuangan dan Pelaporan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Maksud dan tujuan utama dari Entry Metting ini adalah penyampaian informasi kepada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, koordinasi dan komunikasi antara tim pemeriksa dengan yang diperiksa, fokus pemeriksaan, tim pemeriksa akan memberikan penjelasan terhadap yang akan diperiksa misalnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian internal dan kewajaran laporan keuangan, pemberian akses data dan dokumentasi maksudnya  memberikan data, dokumen dan  informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa secara tepat waktu, serta komitmen dari pimpinan perangkat daerah Untuk bekerja sama mendukung proses pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil temuan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan Pengelolaan keuangan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) . Secara ringkas entry meeting berfungsi sebagai landasan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan kelancaran proses audit. Selanjutnya kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi  Sistem Catatan atas Laporan Keuangan Terintegrasi Kabupaten Badung (SICANTIK ) dari BPKAD Kabupaten Badung kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung . Sosialisasi ini mempunyai tujuan untuk mempercepat penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK), serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.</p>